Bandar Lampung, mediarevolusi.com — Pemerintah Provinsi Lampung menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Kepala BPS, Ahmaddriswan Nasution, pada Jumat (18/7/25) di ruang kerja Gubernur.
Pertemuan ini membahas pentingnya penguatan sistem data yang berkualitas, terintegrasi, dan akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmaddriswan menyampaikan bahwa peran BPS adalah menyediakan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga menyoroti tantangan di lapangan, khususnya rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerima petugas survei. Oleh karena itu, pendekatan intangible seperti edukasi dan literasi statistik menjadi penting untuk ditingkatkan.
“Data administratif menjadi fondasi dalam formulasi data statistik akhir. Kami berharap masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih memahami pentingnya peran data dalam pembangunan,” ujar Ahmaddriswan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengapresiasi kehadiran BPS dan menekankan pentingnya data dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Saya orang yang sangat concern dengan data. Semua kebijakan yang baik harus dimulai dari data yang berkualitas, karena data yang baik akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat,” tegas Gubernur Mirza.
Gubernur juga menyampaikan visi besar dalam memperkuat iklim investasi melalui regulasi yang ramah investor, birokrasi yang efisien, serta jaminan keamanan yang dimulai dari pedesaan.
Terkait pengentasan kemiskinan, Gubernur menyoroti ketimpangan mekanisme pasar di sektor hulu dan hilir, dan menyampaikan komitmen pembangunan yang dimulai dari desa, mengingat lebih dari 70 persen penduduk Lampung tinggal di wilayah pedesaan.
“Pembangunan ekonomi pedesaan akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan angka kemiskinan secara signifikan,” tambahnya.
Gubernur Mirza juga mendorong adanya insentif bagi kabupaten/kota yang berhasil dalam program strategis, seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Insentif berbasis data ini diharapkan dapat menciptakan kompetisi positif antar daerah.
Terkait digitalisasi pemerintahan, Gubernur menegaskan bahwa transformasi digital adalah instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah Provinsi Lampung telah meluncurkan aplikasi Lampung-in sebagai wujud dari transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses layanan publik.
Sebagai langkah konkret dalam penguatan data, Pemprov Lampung menargetkan pembentukan Wali Data melalui program Satu Data yang terintegrasi secara menyeluruh pada akhir 2025.
Di akhir pertemuan, Gubernur Mirza menyampaikan harapannya agar sinergi antar instansi dan masyarakat dapat mewujudkan Lampung yang nyaman, kondusif, berkeadilan, serta religius dan sejahtera.(sdl/red)
