Jakarta, mediarevolusi.com — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 memutuskan untuk mengundurkan diri. Faktor utama pengunduran diri ini berkisar pada rendahnya gaji serta lokasi penempatan yang jauh dari domisili.
“Ada 1.967 CPNS 2024 yang mengundurkan diri,” ujar Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Menurut Zudan, pengunduran diri ini sebagian besar terjadi akibat skema optimalisasi yang diterapkan pemerintah. Banyak peserta seleksi yang awalnya tidak lolos di instansi atau lokasi pilihannya, kemudian dialihkan ke formasi kosong di wilayah lain.
Sebagai contoh, formasi dosen Sosiologi di Universitas Negeri Jember (Unej) tidak menerima pelamar yang lolos seleksi. Namun, formasi serupa tersedia di Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, tanpa satu pun pelamar. Dua peserta dengan nilai terbaik pun dialihkan ke sana dan diterima.
“Penempatan seperti ini sering kali tidak sesuai ekspektasi para peserta seleksi,” jelas Zudan.
Lima Instansi dengan Jumlah Pengunduran Diri Terbanyak
Zudan juga menyebutkan lima instansi dengan angka pengunduran diri tertinggi, yakni:
– Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
– Kementerian Kesehatan
– Kementerian Komunikasi dan Informatika
– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Shofie az Zahra, Ekonom dari Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran persepsi di kalangan generasi muda terkait dunia kerja.
“Dulu, menjadi PNS berarti stabilitas, pensiun, dan status sosial. Namun kini, banyak anak muda yang lebih memilih fleksibilitas, jenjang karier yang jelas, dan kompensasi yang sesuai,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).
Penempatan di wilayah terpencil dengan fasilitas terbatas, serta gaji awal yang tidak kompetitif dibanding sektor swasta atau startup, menjadi faktor utama yang mendorong mundurnya CPNS.
Menurut Shofie, fenomena ini dapat menjadi refleksi positif atas meningkatnya ekspektasi generasi muda terhadap kualitas hidup dan dunia kerja, namun juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menarik SDM unggul menjadi ASN.
Ia menyarankan pemerintah melakukan reformasi struktural terhadap sistem manajemen CPNS, termasuk perbaikan skema penempatan, peningkatan insentif, serta dukungan infrastruktur.
Senada dengan Shofie, pakar kebijakan publik dan ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut fenomena ini sebagai “sinyal keras” atas ketidakcocokan antara ekspektasi generasi muda dan realita sistem birokrasi ASN.
“Ini bukan sekadar angka, tapi potret benturan antara harapan dan kenyataan. Sistem birokrasi yang kaku tidak selaras dengan semangat fleksibilitas era digital,” katanya.
Achmad menyoroti bahwa gaji CPNS yang berkisar Rp2,5 juta hingga Rp4 juta tidak mampu mengimbangi beban hidup di daerah terpencil. Masalah biaya relokasi, akses pendidikan dan kesehatan, serta konektivitas digital yang minim menjadi hambatan nyata.
“Masalah ini berkaitan langsung dengan kelayakan hidup dan ketimpangan pembangunan antarwilayah,” tegasnya.
Achmad menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah, dimulai dari evaluasi menyeluruh proses rekrutmen CPNS yang saat ini terlalu berorientasi pada skor administratif.
Ia menyarankan tiga hal penting:
1. Pendekatan berbasis nilai dan minat kerja berbasis daerah dalam seleksi.
2. Tinjauan ulang struktur gaji dan tunjangan ASN, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk insentif tambahan berbasis lokasi.
3. Penempatan ASN berbasis data dan kemanusiaan, dengan mempertimbangkan potensi daerah dan profil kompetensi ASN.
“Tanpa transformasi ini, ASN akan sulit bersaing dengan sektor swasta, dan distribusi SDM unggul ke daerah akan semakin timpang,” pungkas Achmad. (sdl/red)
Sumber:cnnindonesia.com
